Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rayat tengah membahas Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (), yang ditarget selesai pada pertengahan Desember. [1] Di sisi lain, terkait jenis data yang dapat. com - Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi akhirnya disetujui disahkan menjadi undang-undang. Standar lainnya, yang tidak spesifik tentang PDP, tetapi. Tentang perlindungan terhadap privasinya. Sehingga kehadiran DPO dapat melindungi Perusahaan dari konsekuensi hukum akibat dari ketidaksesuaiannya terhadap peraturan dan juga melindungi data pribadi. Keputusan itu diambil di tengah peningkatan kasus penipuan internet hingga. Peraturan Menteri tersebut mengandung banyak kelemahan utamanya untuk mendukung ekosistem bisnis berbasis kecerdasan buatan. Secara teknis soal DPO akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Undang -Undang Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta. perolehan dan pengumpulan; b. Hal ini terjadi karena sistem keamanan . 05/2022 Tahun. Volume VIII. UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP adalah undang-undang yang ditetapkan sebagai landasan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Jangan senang dulu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) bisa jadi merugikan pelaku bisnis. Aturan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) nomor 20 Tahun 2016. Tentang. PELINDUNGAN DATA PRIBADI. ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang. Baca juga: UU Pelindungan Data Pribadi. b. perolehan dan pengumpulan; b. Indonesia sebenarnya telah memiliki aturan soal perlindungan data pribadi di era digital. Kumpulan Aturan mengenai Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menkominfo No. CO, Jakarta - Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan pihaknya sedang menyelesaikan aturan turunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi alias UU PDP. Sebagai langkah melindungi data pribadi dan menjamin hak dasar warga negara terkait data pribadi, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. Download. 20 September 2022 11:45. penyimpanan; d. Menurutnya, pengetatan pengaturan penyimpanan data ini telah memiliki payung hukum yakni aturan turunan Undang-undang No. Telepon: +1 909 793 2853. Liputan6. Risiko kebocoran data disebut masih akan tetap terjadi meskipun DPR telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Maka kami menilai kita perlu satu perlindungan tentang data pribadi," tuturnya. Senin, 19 Juni 2023 12:30 WIB Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz UU ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan;. Rika Apriani melakukan transaksaksi elektronik melalui ponselnya. UU ini diharapkan memperkuat perlindungan data. Jakarta. RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dibahas sejak 2012. . Disahkannya peraturan tentang pelindungan data pribadi ini tidak lain bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait data pribadi. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Rezkiana Nisaputra. 20. Lalu, institusi dan entitas apa saja yang akan terdampak oleh UU ini? UU ini mengatur bahwa lembaga negara, BUMN, dan korporasi pada umumnya adalah subjek hukum yang harus mematuhi dan memenuhi semua ketentuan dalam UU terkait. Memuat Dokumen. pribadi, dan kedua melakukan konvergensi peraturan perlindungan data pribadi ke dalam Undang-Undang (pengesahan RUU Perlindungan Data. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, terdapat berbagai ketentuan pelaksana yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. pdf. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi; h. Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. kepentingan si pencuri data pribadi. Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda tentang sharing data pribadi antar perusahaan, perlu Anda ketahui, Pasal 499 KUH Perdata mengatur bahwa barang (zaak) merupakan sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan persyaratan utama GDPR, memberikan contoh cara kerjanya dalam. Hukumonline. 54 Tahun 2015; PERMENKOMINFO No. Kehadiran pengaturan perlindungan data pribadi menjadi suatu keniscayaan, di samping penetrasi pengguna internet yang semakin meningkat dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. : UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. com - Tersebarnya data-data Presiden Joko Widodo berupa nomor induk kependudukan (NIK) dan sertifikat vaksinasi Covid-19 menambah urgensi untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (). 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) yang berlaku sejak Desember 2016 tersebut, perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan,. Pemrakarsa. Intinya, data tindak pidana adalah keterangan yang dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seseorang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11 Tahun 2008 juncto UU No. Ada 2 pasal yang mengatur DPO yakni Pasal 53-54 UU PDP. Pengaturan mengenai klasifikasi data pribadi, diatur dalam Pasal 4 Undang. 9 Sayangnya, perlindungan terhadap data pribadi saat ini belum diatur dalam undang- undang tersendiri melainkan masih tersebar di berbagai peraturan perundang- undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur. DPR mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang berlangsung di ruang rapat Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2022). Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah menyatakan bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi, Presiden Jokowi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan. Keamanan siber menjadi perhatian publik setelah berbagai kasus peretasan data dengan jutaan data pribadi diperjualbelikan. Ada masa transisi dua tahun yang diharapkan dioptimalkan untuk menyiapkan peraturan pelaksana dan kepatuhan instansi pengelola data. JAKARTA – Indonesia akhirnya memiliki aturan soal perlindungan data pribadi di era digital. Rancangan undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) mengecualikan hak bagi pemilik data pribadi demi sejumlah kepentingan, di antaranya kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Dapat dilihat dari peraturan internal perusahaan yang jarang mengatur kewajiban karyawan dan eks karyawan menjaga kerahasiaan data. perlindungan data pribadi yang bersifat spesifik dan komprehensif. kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan j. Halimawan, Aditya, dkk. Jakarta, CNBC Indonesia - Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) akhirnya disahkan. Permen ini mulai di Undangkan sejak kamis, (1/12). Heylaw Edu - 23 September 2021. Namun, diantara peraturan perundang-undangan tersebut belum ada yang setingkat undang-undang. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelindungan data pribadi adalah UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) No. Pejabat atau petugas dimaksud harus ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik perlindungan data pribadi, dan kemampuan. Peraturan OJK No. (2) Menerapkan langkah-langkah teknis operasional dalam melindungi data pribadi yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1). UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP adalah undang-undang yang ditetapkan sebagai landasan hukum terkait perlindungan data pribadi. Aturan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditetapkan 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. 71 dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). SubSektor : Peraturan Lainnya. f. Peraturan Terjemahan Peraturan. Pada Desember ini kembali dibahas di DPR. II. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan g. Tidak, karena tergantung peraturan Perlindungan Data Pribadi negara setempat. 20/2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia. UU No. Surat Edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Ototritas Jasa Keuangan No. Ketika jumlahnya masif hingga ribuan bahkan jutaan orang, maka dapat mengancam keamanan nasional. Nantinya Lembaga penyelenggara Perlindungan Data Pribadi melaksanakan: a. PEMERINTAH PUSAT. Hal ini disebabkan oleh tidak semua data milik orang-perorangan dapat. Pertama-tama, fenomena penyalahgunaan data pribadi pengguna jasa transportasi online, khususnya Grab, diidentifikasi. Perlindungan data pribadi atau privasi adalah hak untuk “. tirto. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 (UU/2022/27) (2022)tentang Pelindungan Data Pribadi. pengolahan dan. Dia menjelaskan Indonesia belum memiliki aturan khusus Perlindungan Data Pribadi. di Indonesia sudah terdapat beberapa aturan terkait perlindungan data pribadi yang tersebar dibeberapa peraturan perundang-undagan, antara lain UU No. Peraturan Pelindungan Data Umum Uni Eropa ( GDPR) merupakan salah satu upaya paling kuat dan menyeluruh di seluruh dunia untuk mengatur pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh pemerintah dan. Johny menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, BSSN bertugas menyusun ketentuan kewajiban pembuatan dokumen. E. KOMPAS. Penantian panjang atas regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia telah usai. 1/POJK. Ketua Dewan Pengawas APPDI Ahmad Fikri Assegaf mengatakan masalah perlindungan data pribadi merupakan persoalan besar. (Pasal 1 angka 2) Klasifikasi Data Pribadi. Oleh: Muhamad Nafi Uz Zaman, S. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. (3) Menentukan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dari data pribadi yang harus dilindungi, ukuran data pribadi serta risiko dalam penyelenggaraannya. Halaman all. Heylaw Edu - 5 Oktober 2021. "Prinsip ini harus diapliksi dalam bisnis. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya. Karena berbicara hukum teknologi,. Peraturan Menteri Kominfo No. (2) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Ulasan Lengkap. Dengan penandatanganan tersebut, UU PDP secara sah telah berlaku di Indonesia. Norma dasar tentang perlindungan data pribadi dapat ditemukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur mengenai sanksi pidana dan sanksi administratif apabila ada penyalahgunaan data pribadi secara ilegal. perolehan dan pengumpulan; b. pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data 2016, No. Setidaknya Indonesia bisa membandingkannya dengan peraturan perlindungan data pribadi yang telah dimiliki negara lain, yaitu Hongkong, Malaysia, Singapura, Korea Selatan. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi; h. Peraturan pemerintah dan Perpres tentang Perlindungan Data Pribadi akan segera meluncur pada tahun ini. Diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian problematika hukum lain yang dapat mengancam data pribadi pengguna aplikasi. Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang berbunyi “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”14. Hol. pdf/1. 2022. Dengan harapan peraturan perlindungan data pribadi dapat memastikan bahwa data pribadi seseorang tidak dapat dikumpulkan, diolah, disalah gunakan, dijual dan bentuk. Berbicara. Pasal 53 UU PDP mengatur pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi. Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen. Saat ini Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang pelindungan data pribadi. TB Simatupang No. UU Perlindungan Data Pribadi harus mampu menjawab persoalan perlindungan data secara komprehensif. Simak selengkapnya!. Dalam melindungi dan menjamin hak data pribadi, ada 8 asas pelindungan data pribadi yang menjadi landasan UU PDP. 20 Tahun 2016, apabila terjadi kebocoran data atas dasar kelalaian, maka diberlakukan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan. Asas ataupun prinsip perlindungan data pribadi terdapat pada peraturan turunan dari UU ITE dan perubahannya yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20 Tahun. Tidak hanya peraturan dan undang-undang di atas saja, guna melindungi keamanan data konsumen di perusahaan, pemerintah pun mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Salah satu ketentuan. (SHUTTERSTOCK/Dan Henson) JAKARTA, KOMPAS. Hal ini salah satunya dilihat dari rencana pemerintah. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “ Setiap orang berhak atas perlindungan. UU Pelindungan Data Pribadi Akhirnya Disahkan, Asa Baru Mencegah Kebocoran Data. penipuan, pencurian data nasabah, serta kegagalan transaksi. Isi UU Perlindungan Data Pribadi yaitu Undang-Undang No 27 Tahun 2022 beserta link download PDF. Perlindungan Privasi, Perlindungan Data Pribadi; kriteria perlindungan privasi dan data pribadi; Ekonomi Digital, Hukum Siber Indonesia . Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses: a. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang pada Selasa (20/9/2022). UU ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa. Wakil Ketua Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Pribadi Danny Kobrata saat dihubungi terpisah, mengatakan, dalam Peraturan Menteri Kominfo No 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan PP No 71/2019 telah menyebut mengenai sanksi administratif. Perlindungan data pribadi menjadi salah satu aspek penting yang perlu diterapkan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aturan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditetapkan pada 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. Undang-Undang No. [1] Diktum Menimbang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) jo. Adanya sanksi bila tidak bisa melindungi data pribadi. Yogyakarta: Dewan Mahasiswa Justicia. pengolahan dan penganalisisan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Hak atas perlindungan data pribadi di sisi lain, memiliki definisi yang lebih langsung: kebebasan dari intrusi yang tidak sah. 0. Naskah yang akan disahkan terdiri dari 371 Daftar Inventarisasi malah (DIM), serta menghasilkan 16 Bab dan 76 pasal. Data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat. NOMOR 27 TAHUN 2022. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;. TEMPO. perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. pengolahan dan penganalisisan; c. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi sebagai data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta. Selanjutnya, dibahas pula mengenai komparasi antara peraturan perlindungan data pribadi di Jepang dan Korea Selatan, agar selanjutnya dapat diteliti hal-hal apa saja yang seharusnya dimuat dalam. com. UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengamanatkan pembentukan lembaga khusus dengan tugas melindungi data pribadi. Ilustrasi perlindungan data pribadi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dalam Rapat Paripurna kelima Masa Persidangan I tahun sidang 2022-2023, Selasa (20/9/2022). Namun, peraturan tersebut hanya berlaku pada sektor tertentu sehingga butuh aturan baru untuk melindungi data pribadi yang mencakup semua sektor. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi . Amin. Ilustrasi penjara. Hal tersebut dapat2. Berbeda dengan sebelumnya, Kominfo kini menyediakan. JAKARTA, KOMPAS. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DARI CYER HACKING LALU ALDI BAYU DAMARA NIM: D1A015123 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi konsumen menurut. Penulis melakukan analisa dengan melihat peraturan negara luar untuk melihat apakah di negara luar serupa mengatur seperti bunyi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang. UU PDP ini diharapkan dapat menjadi tameng hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data pribadi warga negara.